JAKARTA (Exposkota.com) -Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan komitmennya mendukung kebijakan efisiensi pemerintah dengan mempercepat digitalisasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang 2026. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas kerja birokrasi sekaligus menekan biaya operasional pemerintahan.
Kepala BKN, Prof Zudan, menyampaikan seluruh program kerja BKN tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif melalui transformasi digital serta penguatan sistem merit.
“Seluruh program kerja 2026 diarahkan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan reformasi birokrasi dan pemerintahan digital dalam Asta Cita Presiden,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/03).
Menurutnya, transformasi digital kini menjadi fondasi utama dalam tata kelola ASN modern. BKN telah menghadirkan platform ASN Digital yang mengintegrasikan 47 layanan dan telah digunakan lebih dari 6,2 juta ASN atau sekitar 92 persen dari total ASN nasional, dengan rata-rata kunjungan harian mencapai 6,9 juta.
Selain itu, sistem layanan terintegrasi juga diperkuat melalui e-Kinerja BKN yang telah digunakan oleh 5,7 juta ASN. Sistem ini memungkinkan pemantauan kinerja secara harian hingga tahunan melalui dashboard nasional.
BKN juga mengakselerasi penerapan manajemen talenta ASN melalui pembangunan talent pool nasional sebagai acuan promosi, rotasi, dan mobilitas ASN. Hingga saat ini, penerapan manajemen talenta mengalami peningkatan signifikan mencapai 388 persen.
Dalam fungsi pembinaan, BKN menargetkan pendampingan terhadap 643 instansi yang mencakup 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, serta 97 kementerian dan lembaga pemerintah. Pendampingan dilakukan mulai dari perencanaan formasi hingga digitalisasi guna memastikan implementasi kebijakan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
Dari sisi pengawasan, BKN juga menegaskan komitmen terhadap penegakan sistem merit. Hingga Maret 2026, ditemukan 11,42 persen pengajuan kepegawaian yang belum sesuai prinsip merit. Sebagai tindak lanjut, BKN telah mengirimkan 450 surat teguran, memblokir 125 data ASN, serta memberikan sanksi layanan kepada instansi yang melanggar.
BKN turut mendukung agenda prioritas nasional, termasuk pengalihan 38.000 penyuluh pertanian ke pemerintah pusat serta rekrutmen besar tenaga guru dan tenaga pendidikan. Dengan total 6,7 juta ASN yang didominasi jabatan fungsional seperti guru dan dosen, kontribusi ini dinilai berdampak langsung pada sektor strategis pembangunan.
Untuk meningkatkan efisiensi operasional, BKN juga menerapkan kebijakan kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) yang mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga 30–33 persen per hari.( August)
