EXPOSKOTA.COM-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H.Mohamaf Nuh, LC, tekanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk lebih tegas menjalankan komitmennya di bidang pendidikan, khususnya terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan.
” Kami melihat masih banyak gedung sekolah yang usianya sudah mencapai dua puluhan tahun belum tersentuh renovasi sama sekali,” ujar H.Mohamad Nuh kepada EXPOSKOTA.COM melalui sambungan telepon, Rabu (14/08).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) ini mengatakan, dari keseluruhan dana yang dianggarkan pemerintah, 30 persennya dialokasikan untuk bidang pendidikan.
Jadi, tegas Mohamad Nuh, dengan anggaran sebesar itu semestinya sudah tak ada lagi bangunan (gedung sekolah) yang rusak dan juga tak ada lagi sekolah yang tidak memiliki mebeler (meja dan kursi ).
” Ya intinya, jangan ada lagi bangunan atau gedung sekolah yang reyot di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Misalkan ada seratus sekolah yang bangunannya perlu direnovasi, ringan ataupun renovasi total, ujar Mohamad Nuh, toh bisa dilakukan bertahap pembangunannya, mulai dari yang rusak berat, sedang dan yang rusak ringan.
Pemerintah Daerah, sebutnya, juga perlu mempertimbangkan dibangunnya ruang kelas baru ( RKB) khususnya di wilayah yang padat penduduk semisal Tambun Selatan, Cikarang Barat dan wilayah padat penduduk lainnya.
Peran Swasta
Sementara itu Mohamad Nuh juga mencermati pentingnya peran swasta terhadap pendidikan di Kabupaten Bekasi.
” Ya, swasta punya peran besar dalam pendidikan di Kabupaten Bekasi karena memang tidaklah mungkin hanya mengandalkan sekolah negeri bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar,” tegas Mohamad Nuh.
Namun begitu, sergahnya, selama ini pemerintah belum pernah memberi bantuan kepada sekolah swasta, misalkan dalam hal renovasi atau pembangunan ruang kelas baru.
Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, tegas Mohamad Nuh, harus juga punya keberanian mengalokasikan anggaran bagi sekolah swasta. Setidaknya terhadap sekolah yang berada di wilayah padat penduduk.
” Kita tak bisa memungkiri jika banyak orang tua siswa yang lebih memilih sekolah negeri ketimbang swasta, dengan alasan utama bahwa biaya di sekolah negeri lebih murah dibandingkan swasta,” tukas Mohamad Nuh .
Dengan ‘hadirnya’ pemerintah di sekolah swasta, misalkan dengan membantu pembangunan ruang kelas baru atau renovasi, beban pembangunannya tidak terlalu mengandalkan orang tua murid. Dengan demikian, orang tua murid tidak terlalu mengandalkan sekolah negeri untuk menyekolahkan anak-anaknya.
CSR Untuk Pembangunan Gedung Sekolah
Di sisi lain Mohamad Nuh mengatakan, pemerintah daerah juga bisa mengajak perusahaan untuk lebih intens lagi menyalurkan program CSR (
Corporate Social Responsibility ) untuk bidang pendidikan. Bisa saja misalnya sebuah perusahaan membangun unit sekolah baru dan di gedung sekolahnya dipasang logo perusahaan sebagai identitas bahwa gedung sekolah tersebut dibangun melalui program CSR perusahaan dimaksud.
Mohamad Nuh menyampaikan rasa optimisnya, bahwa banyak perusahaan yang mau atau siap menyalurkan CSR-nya untuk pembangunan gedung sekolah.
” Yang penting kita bisa meyakinkan perusahaan . Bisa memberikan kepercayaan,” tutupnya. ( agus suzana/adv)
