EXPOSKOTA.COM- Apa yang terjadi ketika para mantan ketua dan pengurus KNPI Kabupaten dan KNPI Kota Bekasi reunian? Ternyata di usia mereka yang sudah tak lagi muda, mereka tetap semangat untuk bisa terus memberi kontribusi, setidaknya pikiran dan gagasan bagi pemerintah daerah yang tentunya kemudian bisa menjadi acuan dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Digagas oleh mantan Ketua KNPI Kabupaten Bekasi, DR H. Muhammad Amin Fauzi, berkumpullah para mantan ketua dan pengurus KNPI Kabupaten dan KNPI Kota Bekasi dalam sebuah acara reuni di Saung Wulan , Tambun, Kabupaten Bekasi, Minggu (24/09).
Usia mereka, para mantan Ketua KNPI tersebut rata-rata sudah di atas 60. Sebagian besar di antara mereka pernah menjadi pejabat Eselon II , baik di Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Kota Bekasi.
Sebut saja misalnya ada H. Paray Said, H. Edie Prihadie Dj, H. Abdilah , yang kesemuanya sempat menjadi pejabat Eselon II di Pemerintah Kota Bekasi. Jabatannya saya tak begitu hapal, dan saya juga lupa menanyakannya saat bertemu di acara reunian tersebut, karena saya kebetulan pernah menjadi bagian pengurus KNPI Kabupaten Bekasi ketika ketuanya H.Adhi Miftah di sekitaran tahun 1984 atau 1985.
H.Paray Said pernah saya dengar pernah menjadi salah satu Asisten Daerah Pemkot Bekasi. Kemudian H.Abdilah , ketika saya tanya, di akhir masa jabatannya menjadi Kepala Dinas Bina Marga.
Akan halnya H.Edie Prihadie, saya lebih banyak mengenalnya dalam kiprahnya sebagai Ketua KNPI karena cukup banyak kegiatan kepemudaan yang digagasnya. Yang saya masih ingat betul, beberapa kegiatan yang kala itu cukup mendapat sambutan anak-anak muda adalah diselenggarakannya Lomba Cheer Leader dan Lomba Nyanyi.
Dari kalangan akademisi hadir juga Abdul Choir yang kini berkiprah di Universitas Islam 45 ( Unisma) Bekasi. Dari kalangan swasta, ada H.Abdul Hadi yang sempat juga menjadi pengusaha properti. Dan dari kalangan yunor pengurus KNPI ada Ubaidilah yang kini masih menjabat sebagai pejabat Eselon III di Pemkot Bekasi.
Kemudian dari Kabupaten Bekasi ada H. Roni Harjanto yang pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
Yang tentunya tak kalah serunya adalah hadirnya H. Dadang Mulyadi yang sempat memuncaki karir sebagai Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kabupaten Bekasi. Dadang Mulyadi yang di organisasi kepemudaannya sempat menjadi pengurus KNPI untuk kemudian menjadi Ketua AMPI ( Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) Kabupaten Bekasi .
Jujur saya katakan, dengan tidak bermaksud mengangung-agungkan seorang Dadang Mulyadi, saya melihat pengalaman beliau yang cukup lama dan matang dalam berorganisasi sangat terlihat bagaimana ketika beliau menjadi Sekretaris Daerah. Sikap beliau yang tegas nyata-nyata memang membuat disiplin kinerja aparatur sipil negara ( ASN ) Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dengan sikapnya yang tegas dan disiplin, mungkin saja ada segelintir ASN yang kurang menyukai. Tapi kalau ada ASN yang seperti itu, pastinya dia adalah ASN yang ingin kerjanya di bawah standar. Buktinya kini, setelah Dadang Mulyadi tak lagi menjabat Sekda, justeru sosok kepemimpinannya dirindukan.
Ini Bekasi, bukan kota atau kabupaten di Jawa Tengah yang tingkat disiplin ASN-nya sudah tak diragukan lagi. Jadi untuk Bekasi perlu pemimpin yang streng dan strong. Pengalaman berorganisasi, di organisasi kepemudaan misalnya,
Pada masa pemerintahan Orde Baru pengurus atau Ketua KNPI menjadi bagian pijakan atau langkah menjadi anggota DPRD. Ada juga sih sebagian orang yang bilang anggota DPRD saat itu cukup dengan 3D ( Datang, Duduk, Dengar). Buat saya itu jauh lebih baik, karena mereka tidak meminta kegiatan bertajuk aspirasi.
Padahal ketika mereka ( anggota dewan yang terhormat) mengajukan aspirasi dan pekerjaannya dia yang mengerjakan sendiri, ujung-ujungnya kegiatan aspirasi tersebut jadi mangkrak. Sebut saja misalnya, di Kabupaten Bekasi pernah ada aspirasi dewan berupa pengadaan beberapa unit mesin pres sampah yang harganya Milyaran rupiah perunitnya. Cuma setahun, mesin pres sampah itu menjadi besi tua.
Kemudian ada lagi, pengadaan tenda berukuran raksasa yang untuk memasangnya dengan tenaga elektrik dan memakan waktu sehari lebih. Tenda yang harganya konon mencapai tujuh ratusan juta rupiah itu bahkan setelah dibeli tidak pernah dipakai sama sekali. Dan kini cuma mangkrak di gudang menjadi besi tua.
Itu bedanya anggota DPRD di era Orde Baru ( di mana sebagian anggotanya mantan Ketua KNPI ) dengan DPRD di masa reformasi.
Pertemuan atau reuni antara pengurus KNPI Bekasi dari berbagai periode itu, juga melahirkan gagasan bagaimana agar para pemuda terus mengambil peran dalam pemerintahan dan juga bagaimana agar peran tersebut terus dipertahankan dan kepada pengurus saat ini agar KNPI menjadi institusi kepemudaan yang diperhitungkan.
Berdasar pada keinginan seperti itu, para mantan pengurus KNPI lintas periode itu atas gagasan H.Muhamad Amin Fauzi, menyepakati dibentuknya sebuah wadah yang di dalamnya diisi para mantan pengurus KNPI . Maka kemudian dibentuklah tim perumus untuk merumuskan bagaimana kelak wadah tersebut kelak akan dibentuk.
Mengapa wadah tersebut perlu dibentuk? Hal itu tentunya tak lepas dari kompleksitas masalah yang ada di Bekasi, Kabupaten maupun Kota, mulai dari masalah pengangguran, kesehatan, pendidik, bahkan sampai ke budaya asli Bekasi yang mulai tergerus jaman. (agus suzana)
