EXPOSKOTA.COM-Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak juga kepada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Di antaranya sesuai Kepala LKPP RI Nomor 127 tahun 2023 tentang rencana percepatan transportasi digital di bidang barang dan jasa.
Selanjutnya keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penonaktifkan E-Katalog versi 5.
“Dengan hadirnya kebijakan tersebut tentu berdampak signifikan pada ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, penonaktifan E-Katalog versi 5 dan hadirnya E-Katalog versi 6 tentu menuntut adaptasi dari seluruh perangkat daerah untuk memahami teknis pengelolaan dan implementasi versi terbaru,” ujar Pj Sekretaris Daerah ( Sekda) Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, saat membuka
Sosialisasi Penyediaan Barang dan Jasa terkait Pemenuhan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ( PPDN) di Hotel Java Palace Jababeka , Senin (25/11/2024).
Penjabat Sekda Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, menekankan kepada seluruh perangkat daerah untuk mencintai dan memanfaatkan produk dalam daerah, sebagai salah satu langkah dalam menghidupkan industri-industri kecil, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan industri dalam negeri.
Sementara di tempat yang sama Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ( PPBJ) Iwan Indra Purnawan , mengatakan, kegiatan sosialisasi penyediaan barang dan jasa ini terkait pemenuhan dan peningkatan P3DN.
“Di antaranya merespon dan menyikapi keputusan Kepala LKPP RI Nomor 127 tahun 2024 serta Nomor 10 tentang penonaktifan E-Katalog versi 5,” ujarnya.
Sosialisasi pengadaan barang dan jasa ini
diikuti 150 penyedia barang dan jasa,
menghadirkan Analisis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP RI , Ari Sulindra, sebagai narasumber. ( advetorial/ agus suzana)
