exPoskota– Di sebuah lapangan sederhana di sudut Kabupaten Bekasi, suara peluit terdengar nyaring memecah sore. Keringat jatuh tanpa banyak kata, seolah para atlet tahu—waktu tak lagi panjang. Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 tinggal hitungan bulan. November sudah di depan mata, dan bersama itu, harapan—juga kegelisahan—menggantung di udara.
Kabupaten Bekasi bukan nama sembarangan dalam peta olahraga Jawa Barat. Dua kali berturut-turut menyabet gelar juara umum Porprov, daerah ini kini berdiri di ambang sejarah: hattrick, tiga kali juara beruntun. Sebuah capaian yang tak hanya membanggakan, tapi juga mengukuhkan Bekasi sebagai salah satu lumbung atlet terbesar di provinsi ini.
Bahkan di level nasional, kontribusinya nyaris konsisten—sekitar 30 persen medali untuk Jawa Barat dalam ajang Pekan Olahraga Nasional.
Namun, di balik reputasi itu, ada cerita yang lebih sunyi. Cerita tentang pelatih yang menghitung ulang program latihan, dan pengurus cabang olahraga yang mulai gelisah membaca kabar anggaran.
Isu yang beredar menyebutkan, dukungan dana dari pemerintah daerah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia hanya sekitar Rp5 miliar. Dengan sekitar 70 cabang dan anak cabang olahraga, angka itu terurai menjadi kira-kira Rp70 juta per cabang. Bagi olahraga yang membutuhkan pelatihan intensif, peralatan khusus, angka itu terasa jauh dari cukup—nyaris seperti meminta atlet berlari maraton dengan bekal seteguk air.
Padahal, olahraga bukan sekadar soal menang dan kalah. Ia adalah wajah daerah. Ketika seorang atlet berdiri di podium, yang terangkat bukan hanya medali di lehernya, tapi juga nama daerah yang dibawanya. Prestasi adalah bahasa paling cepat untuk memperkenalkan sebuah wilayah ke panggung yang lebih luas.
Lebih dari itu, olahraga membangun identitas. Daerah yang dikenal sebagai “lumbung atlet” akan memantik kebanggaan kolektif. Dari sana lahir dukungan, lahir semangat, lahir generasi baru yang ingin mengikuti jejak para juara. Bahkan, dalam banyak hal, olahraga menjadi jembatan diplomasi—atlet adalah duta yang membawa karakter, budaya, dan cerita daerahnya ke luar.
Namun semua itu tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun dari proses panjang: pembinaan sejak usia dini, fasilitas yang memadai, sistem kompetisi yang sehat, dan—yang tak kalah penting—dukungan nyata dari pemerintah dan berbagai pihak.
Di titik inilah pertanyaan besar muncul: di mana “political will” itu berada?
Bagi insan olahraga Bekasi, jawabannya sebenarnya sederhana. Ada dua langkah yang bisa diambil pemerintah daerah. Pertama, mengalokasikan anggaran yang setidaknya cukup agar Bekasi tetap bisa bertarung di Porprov. Kedua, jika itu tidak memungkinkan, menyampaikan secara terbuka—jujur dan tegas—bahwa Bekasi tidak akan ikut serta.
“Jadi jelas ke mana kita akan melangkah,” ujar Arif Rahman Hakim, dengan nada yang lebih banyak menyimpan harap ketimbang protes.
Kejelasan, bagi para atlet, jauh lebih berarti daripada janji yang menggantung.
Di sisi lain, peluang sebenarnya terbuka lebar. Kabupaten Bekasi dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Ribuan pabrik berdiri, perusahaan-perusahaan besar beroperasi, dan potensi dana Corporate Social Responsibility terbentang luas.
Dalam am praktiknya, penggunaan CSR untuk pembinaan olahraga bukan hal asing. Ia masuk dalam kerangka pengembangan masyarakat, peningkatan kesehatan, hingga pembinaan generasi muda.
Dengan pendekatan yang tepat, bukan mustahil sektor swasta ikut mengambil peran. Apalagi jika diberikan ruang publikasi dan kemitraan yang wajar—sebuah simbiosis yang saling menguatkan.
Pertanyaannya tinggal satu: maukah upaya itu dilakukan? Maukah Pemerintah Daerah melakukan political Will terhadap hal itu?
Kisah kecil dari pinggir lapangan memberi gambaran yang lebih nyata. Dalam sebuah percakapan santai, kepada Chairul Sinaga, Sekretaris PODSI Kabupaten Bekasi saya pernah melemparkan satu tanya- bagaimana jika Bekasi memutuskan tidak ikut Porprov?
Jawabannya singkat, tapi dalam.
“Kita tidak tegalah. Para atlet sudah capek latihan, lantas kita suruh tidak ikut Porprov.”
Kalimat itu seperti menampar pelan. Di balik semua angka dan kebijakan, ada banyak atlet yang telah mencurahkan waktu, tenaga, bahkan mimpi mereka. Mereka yang setiap hari bangun lebih pagi, berlatih lebih keras, dan percaya bahwa suatu hari nanti, mereka akan membawa pulang kebanggaan.
Kini, semua kembali pada satu titik: keputusan.
Apakah Kabupaten Bekasi akan melangkah menuju sejarah, mengejar hattrick yang membanggakan? Atau justru berhenti di garis start, bukan karena kalah bertanding, tapi karena tak sempat berangkat?
Di lapangan-lapangan latihan itu, para atlet masih berlari. Mereka tidak menunggu kepastian untuk bergerak. Tapi mereka menunggu satu hal: keberpihakan.
