Jakarta – Exposkota.com – Di tengah keterbatasan anggaran, Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus melakukan transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Efisiensi anggaran justru mendorong BKN semakin selektif dalam menentukan prioritas, dengan memastikan setiap sumber daya yang tersedia memberikan manfaat nyata bagi ASN dan mendukung kebutuhan organisasi pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Utama BKN, Rahman Hadi, yang mewakili Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (31/8/2026), di Gedung DPR RI, Jakarta.
Dalam RDP tersebut, Rahman Hadi menyampaikan bahwa sepanjang 2026, BKN telah menghadirkan 15 kebijakan pro-karier ASN yang berorientasi pada percepatan layanan, pengembangan karier, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan sistem merit.
Salah satu kebijakan tersebut diwujudkan melalui upaya mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisilinya. Hingga saat ini, sebanyak 86 pegawai BKN telah dipindahkan ke unit kerja yang lebih dekat dengan keluarga dan tempat tinggalnya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya transportasi dan akomodasi pegawai, sehingga ASN dapat bekerja lebih optimal.
Selain kebijakan kedekatan dengan keluarga, 15 terobosan BKN juga mencakup penyederhanaan pengakuan gelar akademik dan profesi, kemudahan mekanisme kenaikan pangkat, serta pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi dan berdedikasi melalui Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).
“Seluruhnya diarahkan untuk menghadirkan manajemen ASN yang semakin sederhana, objektif, dan berbasis merit,” ujar Rahman Hadi dalam pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi II DPR RI.
Layanan Digital ASN Terus Diperkuat
Transformasi manajemen ASN juga diiringi dengan peningkatan layanan berbasis digital. Hingga 24 Agustus 2026, BKN telah memproses 487.038 layanan kenaikan pangkat, 370.155 usulan peremajaan data, dan 101.449 usulan pencantuman gelar.
Sementara itu, layanan ASN Digital telah mencatat sekitar 1,49 miliar kunjungan.
Tingginya angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan ASN terhadap layanan kepegawaian yang mudah, cepat, dan terintegrasi. Digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis BKN untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempercepat proses administrasi kepegawaian.
Dukung Program Prioritas Presiden
Selain melakukan transformasi internal, BKN juga memberikan dukungan terhadap sejumlah program prioritas Presiden melalui pemenuhan dan seleksi sumber daya manusia aparatur.
Dukungan tersebut antara lain diberikan untuk Badan Gizi Nasional, Program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tersedianya SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan program pembangunan nasional.
Memasuki 2027, BKN akan melanjutkan sejumlah prioritas, di antaranya digitalisasi manajemen ASN, penerapan sistem merit, pengawasan, pengembangan kompetensi, serta manajemen talenta.
Dengan sumber daya yang terbatas, BKN memastikan setiap program yang dijalankan tetap memiliki dampak langsung dan terukur.
Melalui 15 kebijakan pro-karier ASN, penguatan layanan digital, penerapan sistem merit, serta dukungan terhadap pemenuhan SDM untuk program prioritas nasional, Kepala BKN Prof. Zudan mengarahkan pembangunan manajemen ASN yang profesional, adaptif, humanis, dan berorientasi pada kinerja.
(Rawing)
