PAGI itu, bukan hanya suara sapu lidi yang terdengar di sudut-sudut jalan Kabupaten Bekasi. Ada kegelisahan yang ikut tersapu, pelan tapi terasa. Ratusan pesapon—para penyapu jalan, sopir truk sampah, dan awak kebersihan—yang kini resmi menyandang status P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), justru dihadapkan pada kenyataan baru yang membingungkan.
Bukan soal menyapu atau mengangkut sampah. Tapi soal laptop, Zoom Meeting, dan diklat daring.
Di antara mereka, banyak yang adalah emak-emak. Perempuan tangguh yang setiap hari bergelut dengan debu jalanan, kini harus bergelut dengan layar dan tombol-tombol asing.
“Laptop itu yang kayak apa sih, Bu? Harus beli ya?” tanya seorang pesapon perempuan setengah berbisik kepada rekannya. Wajahnya tampak cemas.
Kebijakan mengikuti diklat secara daring membuat mereka seperti dipaksa masuk ke dunia yang sama sekali belum pernah mereka kenal. Persoalan pertama langsung terasa berat: mereka harus memiliki laptop. Tak sedikit yang akhirnya memilih jalan pintas—meminjam uang ke “Bang Emok”, istilah akrab untuk pinjaman berbunga di lingkungan mereka.
“Gaji yang harusnya dicukup-cukupin buat sebulan terpaksa harus mikir cicilan,” keluh seorang ibu lainnya.
Masalah tak berhenti di situ. Latar belakang pendidikan mereka yang rata-rata hanya lulusan SD hingga SMP membuat teknologi terasa seperti tembok tinggi. Jangankan mengoperasikan aplikasi, memegang laptop pun sebagian besar belum pernah sama kali.
Usia pun menjadi tantangan tersendiri. Rata-rata mereka sudah tidak muda lagi. Adaptasi terhadap teknologi bukan hal mudah. Jangankan memahami fitur, menyalakan perangkat saja butuh waktu dan bantuan orang lain.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan mereka: apakah kebijakan ini sudah mempertimbangkan realitas di lapangan?
Di sisi lain, pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sebelumnya menegaskan agar pesapon tidak dibebani dengan tuntutan teknologi, terasa kontras dengan apa yang kini mereka alami.
“Katanya jangan dibebani teknologi, tapi ini malah disuruh ikut Zoom,” celetuk seorang bapak sopir truk sampah.
Kebijakan yang menyamaratakan seluruh P3K—baik tenaga administrasi maupun petugas kebersihan—dalam hal diklat daring dinilai kurang bijak. Padahal, karakter pekerjaan dan latar belakang mereka sangat berbeda.
Di tengah segala kebingungan itu, para pesapon tetap bekerja seperti biasa. Menyapu jalan, mengangkut sampah, menjaga kebersihan kota—tanpa banyak protes. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang tak terlihat.
Mereka bukan menolak belajar. Tapi mereka berharap ada cara yang lebih manusiawi.
Mungkin bukan Zoom. Mungkin bukan laptop.
Mungkin cukup dengan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Karena bagi para emak-emak pesapon ini, mengubah dunia digital bukan sekadar soal jaringan internet—tapi soal keberanian menghadapi sesuatu yang sama sekali asing.
( august suzana )
